Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita, menilai keluhan Jokowi soal pengadaan barang dan jasa di institusi pemerintah dan BUMN yang lebih didominasi oleh barang impor, adalah sinyal bahwa Jokowi kurang perhatian kepada kondisi struktural perekonomian nasional selama ini.
Ronny pun mempertanyakan, mengapa baru di tahun kedelapan masa jabatan presiden Jokowi mengeluhkan keberadaan barang-barang impor tersebut.
Bukankah proyek-proyek infrastruktur yang digadang-gadang Jokowi selama ini barang-barang modalnya diimpor semua. Sampai-sampai industri baja nasional nyaris tepar dan industri semen nasional overproduction.
“Selayaknya, kali ini Jokowi tidak sekadar mencari sensasi ekonomi dengan kritiknya tersebut, tapi bisa dijadikan landasan dasar dalam membenahi struktur perekonomian nasional ke depan. Karena pembangunan ekonomi tidak saja soal infrastruktur, tapi juga soal penguatan kapasitas produksi nasional,” kata Ronny, dalam keterangannya, Senin (28/3/2022).
Menurutnya, keberadaan satu dua barang produksi dalam negeri belum cukup untuk mempengaruhi pilihan para pembuat keputusan di level teknis pengadaan barang, jika barang impor dari China atau manapun ternyata lebih murah.
Sehingga keputusan mengimpor barang menjadi sangat rasional, jika harga produk dalam negeri tidak kompetitif.
Untuk itu, Jokowi tidak cukup hanya bergantung pada satu produk dalam negeri untuk kategori tertentu, tapi harus bertumpu pada banyak produk yang sama yang didukung ekosistem industri yang kompetitif.
Sehingga kebutuhan atas barang-barang tertentu bisa benar-benar disubstitusi, dengan mudah dan dengan harga yang tidak merugikan keuangan negara.
“Jadi persoalannya bukan hanya pada keberadaan para importir yang doyan mencari rente dari kuota impor, yang memang merusak kesehatan ekonomi nasional, tapi juga pada ekosistem industri nasional yang nyaris terlupakan oleh Jokowi selama ini karena terlalu terpaku pada proyek-proyek infrastruktur,” ujarnya.
Oleh karena itu, tidak sekedar mengkritik, pemerintah sudah waktunya mulai menginventarisir produk-produk kebutuhan domestik yang bisa diproduksi di dalam negeri dengan harga yang kompetitif alias tidak kalah bersaing dengan harga produk impor dan kualitasnya yang juga bagus. sumber: liputan6
