Bangka, ... PD Inaker Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengungkap keprihatinannya atas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di kota Pangkalpinang dan kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan mendesak agar penyebab utama segera diusut tuntas.

Menurut Ketua PD Inaker, Bang Aboul A’la Almaududi,SH fakta menunjukkan bahwa di wilayah kabupaten lain — seperti di Bangka Selatan — pasokan BBM masih berjalan normal, sementara di Pangkalpinang dan Sungailiat antrean panjang dan stok mulai menipis.
(Selasa 18/11/2025)

Dari hasil pantauan, warga Pangkalpinang dan Sungailiat mengaku sulit mendapatkan BBM bersubsidi seperti pertalite dan bahkan pertamax.  Seorang warga Sungailiat mengatakan bahwa dirinya harus mengelilingi beberapa SPBU dan tetap gagal mengisi full tangki karena stok terbatas. 

Baca Lainnya :

• Wabup Intan Resmikan Koperasi Desa Merah Putih Sangiang, Dorong Ekonomi Warga Sepatan Timur0
• Antusiasme Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tidak Sama dengan Ujian Nasional, Ini Faktor Penyebabnya0
• Cara Cek Pengumuman PPG Guru Tertentu 2025 Tahap 2 dengan Mudah dan Cepat0
• Ditjen GTKPG Serukan Gerakan Serentak: Ini 3 Amanat Penting untuk Sekolah di Bulan Guru Nasional 2020
• Anjloknya Literasi Digital di Era AI0

Lebih lanjut, Bang Aboul menjelaskan bahwa kelangkaan BBM jika terus dibiarkan akan berdampak buruk bagi pelayanan publik — termasuk fasilitas rumah sakit, ambulans, penjemputan pasien di desa-belinyu, dan sektor transportasi umum lainnya. “Kami sudah memperoleh laporan sahabat yang mengoperasikan mobil ambulans bahwa karena tak ada BBM, kegiatan penjemputan pasien di Belinyu terpaksa dihentikan,” ujar Bang Aboul.

PD Inaker meminta kepada unsur Forkompimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung — terutama kepada Hidayat Arsani selaku gubernur — untuk segera mengambil langkah strategis dan konkrit agar masyarakat merasa aman, pasokan BBM kembali normal, dan jangan sampai muncul dugaan sabotase dalam distribusi. Bang Aboul meyakini bahwa Gubernur Hidayat Arsani adalah sosok yang mampu bergerak cepat, sat-set-tas-tes, untuk menyelesaikan masalah ini.

Meski pemerintah provinsi melalui gubernur telah menyampaikan bahwa “pasokan BBM dalam kondisi aman” setelah koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga.  Namun, kondisi di lapangan masih menunjukkan antrean dan keluhan warga bahwa stok kosong atau terbatas. 

PD Inaker mendesak beberapa langkah konkret:

1. Pemeriksaan menyeluruh terhadap distribusi BBM ke SPBU di Pangkalpinang dan Sungailiat — jangan cuma klaim “cuaca buruk” sebagai penyebab. 

2. Transparansi data stok BBM, jadwal pengiriman, serta pengawasan agar tidak terjadi penimbunan atau penyimpangan di jalur distribusi.

3. Penegakan hukum jika ditemukan indikasi sabotase atau permainan pihak tak bertanggung jawab yang memperparah kelangkaan. PD Inaker tidak akan tinggal diam jika masyarakat dirugikan.

4. Pemerataan distribusi BBM ke seluruh kabupaten/kota di provinsi — jangan ada yang tertinggal kondisi normal seperti di Bangka Selatan sementara di Pangkalpinang dan Sungailiat menderita.

5. Komunikasi publik terbuka dari pemerintah provinsi dan Pertamina agar warga tahu kondisi sebenarnya dan tidak panik maupun mengambil jalan ilegal.

Bang Aboul mengingatkan bahwa “ini bukan sekadar antrean panjang,” melainkan potensi gangguan terhadap mobilitas masyarakat, layanan kesehatan, dan ekonomi rakyat di pulau Bangka. Jika persoalan ini terus terabaikan, maka kredibilitas pemerintah dan keamanan logistik provinsi akan dipertaruhkan.

PD Inaker berharap agar gubernur dan jajaran terkait segera turun ke lapangan, meninjau SPBU, memantau jalur pengiriman kapal tangker, dan memastikan tidak ada hambatan logistik maupun oknum yang memanfaatkan situasi. Masyarakat meminta jawaban bukan sekadar “dipantau” tetapi aksi nyata.

Bang Aboul menegaskan: “Jangan sampai negeri Serumpun Sebalai ini terkena sabotase yang mematikan roda mobilitas publik dan layanan dasar. Kita bersama-sama mengawal agar BBM kembali lancar, rakyat tenang, pelayanan pemerintah tidak terkendala.”

PD Inaker siap mendampingi pengawasan masyarakat dan siap bersinergi dengan pemerintah provinsi serta aparat penegak hukum agar distribusi BBM berjalan adil, transparan, dan tepat sasaran.

Dengan penyelesaian cepat dan tindakan tegas, diharapkan antrean panjang di Pangkalpinang dan Sungailiat segera usai, layanan publik kembali optimal, dan tidak ada daerah yang tertinggal kondisi normal seperti Bangka Selatan. Masyarakat pun bisa kembali beraktivitas dengan tenang.