Tangerang-infokomnusantara

Rapat koordinasi dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang di hotel mewah di Bandung menuai sorotan tajam. Alih-alih mencerminkan semangat penghematan, kegiatan tersebut justru dinilai bertolak belakang dengan prinsip efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah.

Baca Lainnya :

• Nadiem Makarim Disebut Terima Rp809,56 Miliar di Kasus Chromebook0
• Kapolres Bangka Barat Beri Penghargaan kepada Warga Penemu Granat di Kampung Tanjung0
• Nadiem Masih Dibantarkan, Sidang Dakwaannya Ditunda hingga Pekan Depan0
• Nadiem Makarim hadapi sidang perdana kasus korupsi Chromebook0
• Menkeu Pastikan Dana Pemulihan Bencana Tersedia, Siapkan Dana Rp 60 T Tahun Depan0

Pengamat Kebijakan Publik, Helmi AR mengatakan menilai pelaksanaan rakor selama tiga hari, 11–13 Desember 2025, di luar wilayah Kabupaten Tangerang sebagai cerminan praktik birokrasi yang boros dan tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat.

Helmi AR menyebut kebijakan tersebut menunjukkan jarak yang lebar antara retorika efisiensi dan realitas penggunaan anggaran publik.

“Ada perbedaan antara himbauan pemerintah soal efisiensi anggaran dengan praktik birokrasi di lapangan. Jika benar ingin berhemat, seharusnya ditunjukkan melalui tindakan nyata, bukan justru menggelar rapat di hotel mewah luar daerah,” kata Helmi, Selasa (16/12/25).

Menurutnya, evaluasi kinerja perangkat daerah tidak memiliki urgensi kuat untuk dilaksanakan di luar Kabupaten Tangerang. Bagas menilai kegiatan serupa sejatinya dapat dilakukan secara efektif di dalam daerah dengan biaya yang jauh lebih rendah.

Helmi juga menyoroti pola lama birokrasi yang kerap menjadikan hotel berbintang sebagai lokasi rapat, sementara program-program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat justru kerap terkena pemangkasan anggaran.

“Efisiensi seolah hanya berlaku bagi rakyat. Ketika menyangkut kalangan elit birokrasi, pola kerja boros masih terus dipertahankan. Ini menunjukkan diskriminasi dalam penerapan kebijakan anggaran,” ujarnya.

Helmi menilai langkah Pemkab Tangerang kontradiktif dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Terlebih, penggunaan dana publik seharusnya diprioritaskan untuk pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

logo

Home

Nasional

Politik

Mertopolitan

Hukum & Kriminal

Olahraga

Otomatif

News

TNI & POLRI

Pendidikan

Evakuasi Korban, Kebakaran Gedung di Kemayoran Makin Kritis Peraturan Ganjil Genap Pekan Ini Ditiadakan SMK Negeri 73 Tandatangani MoU dengan 23 Industri Pariwisata dan Kampus Selalu Siap Untuk Melayani Masyarakat, Selalu siap di Tugaskan Dimana Saja

Evakuasi Korban, Kebakaran Gedung di Kemayoran Makin Kritis Peraturan Ganjil Genap Pekan Ini Ditiadakan SMK Negeri 73 Tandatangani MoU dengan 23 Industri Pariwisata dan Kampus Selalu Siap Untuk Melayani Masyarakat, Selalu siap di Tugaskan Dimana Saja

Home / Hukum & Kriminal

Rakor Pemkab Tangerang di Hotel Mewah Bandung Disorot: Efisiensi Anggaran Dipertanyakan

Redaksi OK - Jurnalis

Selasa, 16 Desember 2025

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

Foto: Penampilan Band Republik yang diduga menjadi bagian dari rangkaian acara rakor Pemkab Tangerang di Bandung. (Foto: 1st)

Foto: Penampilan Band Republik yang diduga menjadi bagian dari rangkaian acara rakor Pemkab Tangerang di Bandung. (Foto: 1st)

Tanggerang – Rapat koordinasi dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang di hotel mewah di Bandung menuai sorotan tajam. Alih-alih mencerminkan semangat penghematan, kegiatan tersebut justru dinilai bertolak belakang dengan prinsip efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah.

Pengamat Kebijakan Publik, Helmi AR mengatakan menilai pelaksanaan rakor selama tiga hari, 11–13 Desember 2025, di luar wilayah Kabupaten Tangerang sebagai cerminan praktik birokrasi yang boros dan tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat.

Helmi AR menyebut kebijakan tersebut menunjukkan jarak yang lebar antara retorika efisiensi dan realitas penggunaan anggaran publik.

“Ada perbedaan antara himbauan pemerintah soal efisiensi anggaran dengan praktik birokrasi di lapangan. Jika benar ingin berhemat, seharusnya ditunjukkan melalui tindakan nyata, bukan justru menggelar rapat di hotel mewah luar daerah,” kata Helmi, Selasa (16/12/25).

Menurutnya, evaluasi kinerja perangkat daerah tidak memiliki urgensi kuat untuk dilaksanakan di luar Kabupaten Tangerang. Bagas menilai kegiatan serupa sejatinya dapat dilakukan secara efektif di dalam daerah dengan biaya yang jauh lebih rendah.

Helmi juga menyoroti pola lama birokrasi yang kerap menjadikan hotel berbintang sebagai lokasi rapat, sementara program-program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat justru kerap terkena pemangkasan anggaran.

“Efisiensi seolah hanya berlaku bagi rakyat. Ketika menyangkut kalangan elit birokrasi, pola kerja boros masih terus dipertahankan. Ini menunjukkan diskriminasi dalam penerapan kebijakan anggaran,” ujarnya.

Helmi menilai langkah Pemkab Tangerang kontradiktif dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Terlebih, penggunaan dana publik seharusnya diprioritaskan untuk pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.