Jakarta-infokomnusantara

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan telah menyiapkan dana senilai Rp 60 triliun untuk pembangunan infrastruktur pasca banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dana cadangan Rp 60 triliun itu diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026

Baca Lainnya :

• Bobibos Bikin Sawah Jadi Sumber Energi, Ekonomi Petani Sejahtera0
• Presiden Prabowo serahkan 20 ribu hektare hutan di Aceh untuk konservasi gajah0
• Tragis Bayi 6 Bulan Diduga di Bunuh Ayah Kandung di Jombang Ciputat0
• Lurah Cipayung Sebut Sampah di Kolong Flyover Ciputat Dibuang Warga Luar Wilayah0
• Atalia Gugat Cerai Ridwan Kamil, Sidang Digelar Lusa0

“Ketika APBN selesai di DPR, kami sisir semua program kementerian dan lembaga, ternyata masih banyak program-program yang tidak jelas, rapat tidak jelas,” kata Purbaya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (15/12).

Dia transmisi dana rehabilitasi bencana Sumatera sudah tersedia saat ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun untuk tahun ini.

Pemerintah Pusat juga akan segera menyalurkan relaksasi anggaran dari efisensi anggaran APBN kepada daerah-daerah yang terkena bencana mulai awal tahun depan. Dana ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan kembali wilayah terdampak.

“Tahun 2026 untuk daerah yang terkena bencana akan ada relaksasi supaya mereka bisa bangun. Jadi tidak ada masalah untuk rehabilitasi bencana,” ujar Purbaya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memutuskan untuk menyalurkan dana Rp 4 miliar untuk masing-masing 52 Pemerintah Kabupatan/Kota yang terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Keputusan itu semula berawal dari permintaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyampaikan usulan bantuan tambahan dana dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah (pemda) terdampak bencana banjir.

Tito mengatakan, kondisi keuangan dana belanja tidak terduga (BTT) pemda terdampak banjir sangat terbatas saat ini. Ia mengatakan banyak daerah hanya memiliki sisa BTT dalam jumlah sangat kecil antara Rp 75 juta hingga Rp 300 juta.

"Kabupaten/kota ini anggaran mereka yang bergantung untuk keadaan krisis bernama BTT. Tapi karena ini akhir tahun, angkanya sangat tipis," kata Tito saat memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Ahad (7/12), malam. 

Tito awalnya mengajukan proposal dana Rp 2 miliar untuk 52 kabupaten/kota terdampak. Dukungan fiskal tersebut akan digunakan oleh pemda untuk memenuhi kebutuhan mendesak di lapangan seperti penyediaan popok bayi hingga kebutuhan harian perempuan. “Biasanya masyarakat meminta kepada pemerintah, termasuk pemerintah daerah,” ujarnya.

Prabowo menyetujui bantuan permintaan Tito sekaligus menambah jumlah menjadi Rp 4 miliar per daerah. "Baik Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupaten ya? Saya kasih Rp 4 miliar," kata Prabowo.

Prabowo juga memerintahkan Tito agar melakukan pendataan terkait keperluan bantuan tambahan untuk pemerintah provinsi yang wilayahnya paling terdampak banjir di Sumatera. 

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan bahwa pemerintah pusat akan menyalurkan dana tambahan sebesar Rp 20 miliar kepada Pemerintah Provinsi Aceh. Prabowo mengatakan hal itu sambil menunjuk ke arah Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

“Nanti untuk yang Sumatera (Utara dan Barat) berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya,” ujar Prabowo.