Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menonaktifkan nomor induk kependudukan (NIK) warga yang sudah tidak lagi tinggal di Jakarta. Penonaktifan kartu tanda penduduk itu dilakukan untuk meningkatkan keakuratan data kependudukan di Jakarta.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Dedi Budiawan mengatakan, informasi dari Pemprov DKI ada 100 ribuan warganya masih ber-KTP Jakarta. Sejak Januari hingga kini sudah 10 ribuan warga DKI Jakarta proses pindah ke Tangsel.
Dedi Budiawan jelaskan, syarat bagi pendatang atau pembuatan Kartu Keluarga baru karena pindah ada lima. Pemohon mesti pilih salah satu dari Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia dari DKI Jakarta.
Satu dari kelima syarat adalah, Surat Hak Milik; Akta Jual Beli; Pajak Bumi dan Bangunan; Perjanjian Pengikatan Jual Beli; dan atau cicilan rumah.
Jika status rumah mengontrak, lanjut Dedi, wajib ada izin tertulis bermaterai dari pemilik rumah, fotocopy asli KTP pemilik rumah dan tanda bayar atau kwitansi sebagai bukti mengontrak.
“Saya berharap warga gak harus nunggu diblokir proseslah sepanjang blanko ada dan belum antri,” jelas Dedi Budiawan.
Menurutnya, untuk mengurus pindah dan menjadi KK cukup lewat online. Pencetakan dokumen pun dapat dilakukan sendiri karena sudah menerapkan sistem digital (paperless).
Adapun kalau e-KTP, ujar Dedi Budiawan, karena bentuknya kartu maka pilihan daftar bisa secara online, datang ke gerai Disdukcapil atau pakai jasa antar dokumen via ojek online.
Ada hal penting dari pemblokiran KTP DKI karena banyak warga berdomisili di Kota Tangsel. Salah satu alasan warga banyak enggan pindah KTP karena biaya balik nama kendaraan. Informasi dari Pemprov DKI Jakarta sudah ada kerja sama antara Samsat DKI, Jawa Barat dan Banten akan digratiskan.
“Sebab warga terdampak penonaktifan KTP DKI Jakarta juga dirasakan oleh masyarakat se-Jabodetabek,” papar Dedi Budiawan.
Ia juga mengingatkan warga di Kota Tangsel untuk segera melakukan aktifasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Bagi warga yang punya smartphone dapat mengisi KTP, KK. Jika punya anak ada Kartu Identitas Anak (KIA). Kemudian empat data lainnya seperti KIS, vaksin, NPWP, BKN.
Pengajuan urus dokumen kependudukan bagi warga Tangsel bisa datang ke Disdukcapil di bekas kantor Kecamatan Setu, kantor kecamatan atau kelurahan, Puspemkot Tangsel. Empat mall di Teraskota BSD, Living World Alam Sutera, Bintaro Plaza, Pamulang Square.
Lokasi gerai di kampus yakni Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Pamulang di Viktor. Layanan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara offline atau online. Warga bisa mengakses rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id. Pilih menu IKD.
Setelah daftar online nanti petugas Disdukcapil Tangsel akan videocall melalui WhatsApp untuk diaktivasi dan mention para pemohon IKD.
“Kami sudah mengeluarkan surat edaran wali kota kepada dinas pendidikan Tangsel untuk diteruskan kepada kepala SD dan SMP agar dalam penerimaan PPDB online selain melampirkan KK dan akta kelahiran juga wajib melampirkan KIA,” tutup Dedi Budiawan.
