Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) memproyeksikan larangan ekspor crude palm oil (CPO) kemungkinan akan berumur pendek.
Pasalnya, kebijakan itu akan berdampak negatif terhadap profitabilitas produsen sawit di Indonesia dan penurunan mata pencaharian puluhan juta pekerja di sektor sawit.
“Pada akhirnya akan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah daerah industri sawit,” ujar Ketua Umum APPKSI Andi Muhamadyah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (4/5/2022).
Menurutnya, dampak larangan ekspor minyak sawit mentah alias dan minyak goreng Indonesia akan menyebabkan penurunan harga domestik dan mendorong kenaikan harga di pasar lain seperti Malaysia.
Pemerintah memberlakukan larangan ekspor CPO, minyak goreng, RBD (refined, bleached, and deodorised) palm oil, dan RBD palm oil sejak 28 April. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan dan menurunkan harga minyak goreng di pasar lokal.
“Tetapi, tidak akan memberikan dampak yang signifikan untuk menurunkan harga minyak goreng kemasan maupun curah,” ucap Andi.
Andi menyebut sebenarnya naiknya harga minyak goreng baik curah maupun kemasan, yang berdampak pada daya beli masyarakat kecil dan ekonomi lemah serta pelaku usaha kecil sudah dicover oleh jaringan pengaman sosial berbentuk Bantuan langsung tunai langsung ( BLT) oleh pemerintah.
Namun, layaknya seperti penanganan kenaikan harga BBM yang juga dicover dengan BLT.
Andi pun mempertanyakan lalu apakah harga BBM turun sekalipun harga CPO turun kan tidak membuat harga BBM turun?
Di sisi lain pemberian BLT sudah cukup tepat.
Andi memberikan perhitungan berdasarkan kebutuhan fisik minimum untuk seorang buruh dengan istri dan dua anak membutuhkan 0,78 liter minyak goreng seminggu nya artinya sebulan hanya dibutuhkan 3,12 liter, dengan BLT Rp 100 ribu rupiah per bulan sudah terpenuhi dua liter minyak goreng untuk keluarga penerima manfaat.
“Sisanya tentu ditutup dengan pengeluarannya setiap bulan yang hanya dibutuhkan untuk membeli 1,12 liter minyak goreng,” bebernya.
Oleh karena itu, dia menilai pelarangan ekspor CPO tidak akan lama paling juga habis lebaran dibuka kembali, karena perekonomian butuh bertumbuh dan lapangan kerja baru juga dibutuhkan akibat dampak Covid-19 yang sudah menyebabkan PHK besar besaran.
“Jadi percaya deh larangan ekspor CPO oleh Jokowi cuma seumur cuti bersama lebaran,” ungkap Andi. (Dilansir dari JPNN.com, 4/5/2022) Red.
