Perubahan besar terjadi pada sistem pendataan pendidikan nasional. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) secara resmi menutup akses fitur perbaikan Nomor Induk Pegawai (NIP) pada Manajemen Dapodik oleh akun Dinas Pendidikan.

Kebijakan ini mulai diberlakukan pada semester ganjil Tahun Ajaran 2025/2026, dan seluruh operator sekolah diminta segera menyesuaikan agar tidak mengalami hambatan dalam proses pendataan guru dan tenaga kependidikan (GTK).

Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat akurasi dan konsistensi data kepegawaian di seluruh satuan pendidikan. Sebelumnya, proses perbaikan NIP melalui Dinas Pendidikan kerap menimbulkan antrean panjang dan kesalahan administratif.

Dengan sistem baru, kewenangan kini dialihkan langsung ke satuan pendidikan agar proses menjadi lebih cepat dan akurat.  Perubahan ini juga berfungsi sebagai penyelarasan dengan basis data induk pada sistem verifikasi dan validasi (Verval) pusat, yang menjadi acuan utama dalam berbagai kebijakan pendidikan nasional.

Sekolah Kini Jadi Pengendali Utama Data NIP

Mulai semester ini, perbaikan NIP GTK tidak lagi dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

Operator sekolah harus melakukan pembaruan langsung melalui laman Verval GTK dengan langkah: masuk ke menu “Perbaikan Identitas”, pilih “Perbaikan NIP” pada baris data GTK yang ingin diperbarui, kemudian verifikasi dengan dokumen resmi. Proses ini menggunakan akun satuan pendidikan masing-masing.

Dengan mekanisme ini, sekolah menjadi pihak yang memegang kendali penuh atas pembaruan data kepegawaian. Data yang dimasukkan harus benar-benar valid karena akan langsung tersinkron dengan sistem pusat.

Tugas Operator Sekolah Makin Vital

Kebijakan baru ini menempatkan operator sekolah sebagai garda depan pendataan pendidikan nasional. Tugas mereka tidak hanya sekadar menginput data, tetapi juga memastikan keabsahan setiap informasi yang dikirimkan ke sistem. Kesalahan input sekecil apa pun bisa berdampak luas, baik terhadap administrasi satuan pendidikan maupun hak-hak guru. 

Karena itu, operator sekolah perlu lebih proaktif, melakukan pengecekan berkala terhadap seluruh data GTK, dan berkoordinasi dengan guru atau kepala sekolah bila ditemukan ketidaksesuaian dokumen.

Akibat Langsung bagi Guru Jika Data NIP Tidak Diperbarui

Perubahan mekanisme ini bukan hanya menyangkut teknis operator, tetapi juga berdampak langsung terhadap guru dan tenaga kependidikan.

Berikut beberapa konsekuensi yang dapat timbul apabila data NIP tidak segera diperbarui atau terjadi kesalahan input:

1. Tertundanya Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG)
TPG hanya dapat disalurkan jika data kepegawaian guru valid dan sesuai dengan data pusat. NIP yang salah atau tidak ter-update berpotensi membuat guru tidak masuk dalam daftar penerima TPG, meskipun mereka memenuhi semua persyaratan lainnya.
2. Keterlambatan dalam Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat dan Golongan

Data NIP menjadi acuan dalam sistem kepegawaian nasional. Jika data tidak sinkron, pengajuan kenaikan pangkat bisa terhambat atau bahkan ditolak karena dianggap tidak valid.

3. Gangguan pada Proses Pengangkatan ASN PPPK

Bagi guru honorer atau non-ASN yang tengah menunggu proses pengangkatan menjadi ASN PPPK, kesalahan NIP dapat menyebabkan validasi kepegawaian gagal. Akibatnya, status kepegawaian mereka bisa tertunda cukup lama.

4. Masalah dalam Pengajuan Program Pengembangan Profesi

Banyak program pelatihan dan pengembangan profesi guru yang berbasis data Dapodik dan Verval GTK. Jika NIP tidak sesuai, guru dapat terlewat dari daftar peserta, meski seharusnya berhak ikut.

5. Gangguan Administrasi Lainnya

Dari pencairan tunjangan kinerja, pembuatan SK, hingga integrasi dengan sistem kepegawaian daerah—semuanya bergantung pada keakuratan NIP. Kesalahan kecil pada tahap pendataan bisa memunculkan efek domino pada berbagai layanan administratif guru.

Dengan kata lain, peran operator sekolah dan keaktifan guru dalam memastikan data benar-benar valid menjadi sangat penting. Guru pun perlu aktif memeriksa data pribadinya dan berkoordinasi jika ada ketidaksesuaian, bukan sekadar menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada operator.

Ditjen PAUD Dikdasmen mengimbau seluruh operator sekolah, kepala sekolah, dan guru untuk aktif mengikuti kanal resmi informasi Dapodik, terutama melalui akun Instagram Dapodik. Di sana tersedia panduan teknis, jadwal pembaruan fitur, serta solusi dari berbagai kendala yang sering muncul.

Satuan pendidikan juga disarankan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap data NIP GTK sebelum batas akhir sinkronisasi semester ini, agar tidak ada data yang tertinggal.

Penutupan fitur perbaikan NIP pada Manajemen Dapodik dan peralihan ke sistem Verval GTK merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola data pendidikan nasional. Perubahan ini menuntut kecepatan dan ketelitian operator sekolah, serta keaktifan guru dalam memastikan data pribadinya benar. Jika semua pihak sigap menyesuaikan, dampaknya akan terasa nyata: tunjangan guru lancar, administrasi kepegawaian tertib, dan kebijakan pendidikan dapat berjalan lebih efektif.

Dampak Positif Jangka Panjang

Kebijakan baru ini diharapkan mampu mempercepat proses perbaikan data kepegawaian serta meningkatkan integrasi data antar sistem di lingkungan Kemendikdasmen. Dengan satu data kepegawaian yang valid, penyaluran hak-hak guru dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, akurasi data yang lebih baik akan mendukung perumusan kebijakan pendidikan yang lebih terarah dan berbasis bukti (evidence-based), seperti perencanaan kebutuhan guru, distribusi formasi ASN, dan penetapan program pengembangan kompetensi.

Imbauan Resmi Pemerintah

Ditjen PAUD Dikdasmen mengimbau seluruh operator sekolah, kepala sekolah, dan guru untuk aktif mengikuti kanal resmi informasi Dapodik, terutama melalui akun Instagram Dapodik. Di sana tersedia panduan teknis, jadwal pembaruan fitur, serta solusi dari berbagai kendala yang sering muncul.