Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan bagi para pelapor investasi ilegal termasuk para korbannya tidak bisa dijerat pidana. Para korban diminta tidak takut melapor. "Pelaporan yang disampaikan oleh pihak pelapor ke PPATK juga dimaksudkan untuk menjaga pihak pelapor dari risiko hukum dan risiko reputasi," ujar Kepala PPATK Ivan Yustivandana, Jumat (18/3/2022).
Dia menjelaskan hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah pemanfaatan pihak pelapor sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku kejahatan untuk mencuci hasil tindak pidana. "Dalam Pasal 29 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur secara tegas bahwa Pihak Pelapor tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada PPATK," kata Ivan Yustivandana.
Pelapor dan profesi terdiri atas penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa. Penyedia jasa keuangan mencakup bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, dan penyedia jasa keuangan lainnya. Sementara itu, penyedia barang dan jasa terdiri atas perusahaan/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, dan balai lelang.
"PPATK memiliki kewenangan dalam melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan dalam nominal besar terkait dengan investasi yang diduga ilegal," kata Ivan Yustivandana. Sebagaimana diketahui dalam kurun beberapa waktu terakhir sejumlah korban investasi ilegal seperti binary option Binomo maupun robot trading fahrenheit melaporkan dugaan tindakan penipuan ke pihak kepolisian.
