Korupsi

Tahun 2010, KPK memergoki politikus Hanura itu kerap meminta uang.

Cerita Miryam Sempat Disadap dan Mau Ditangkap KPK

Firmansyah | Kamis, 30 Maret 2017 - 14:08:50 WIB | dibaca: 269 pembaca

Tiga penyidik KPK dikonfrontir dengan politikus Hanura Miryam S Haryani (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan mengakui lembaganya telah memantau mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani sejak tahun 2010. Hal itu belum berkaitan dengan pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP.
Menurut Novel, pihaknya sudah menyadap Miryam ketika itu. Sebab, politikus Hanura itu kerap meminta uang, bukan hanya di proyek e-KTP.
"Itu tahun 2010 ada proses OTT yang tidak jadi bahwa yang bersangkutan biasa berbicara mengenai penerimaan uang," kata Novel Baswedan di persidangan terdakwa dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis 30 Maret 2017.
Hal itu diterangkan Novel saat dikonfrontasi oleh majelis hakim mengenai keterangan Miryam yang ketika jalani pemeriksaan korupsi e-KTP, sempat ditekan penyidik KPK.
Menurut Miryam, saat akan diperiksa untuk kasus e-KTP, Novel mengatakan bahwa seharusnya ia telah ditangkap oleh KPK pada 2010.
"'Saat awal pemeriksaan penyidik bicara, sebetulnya Ibu tahun 2010 mau ditangkap.' Bayangkan, belum ditanya macam-macam saya ditanya mengenai itu. Saya langsung drop pak, tertekan, kepala saya pusing," kata Miryam.
Namun menurut Novel, perkataan yang disampaikan saat itu bukan bentuk ancaman. Menurut dia, saat itu Miryam ditunjukkan transkrip percakapan yang bersumber dari sadapan penyelidik KPK.
"Saya tunjukkan adanya transkrip, yang bersangkutan pernah terlibat dalam proses operasi tangkap tangan di 2010-2011. Pembicaraan penyadapan itu soal uang," kata Novel.
Kendati demikian, kata Novel Baswedan, bukti percakapan itu belum sampai proses penangkapan. Bukti itu akan digunakan untuk proses penyidikan selanjutnya.
"Penyidik berkeyakinan yang bersangkutan terbiasa lakukan itu, bicara soal uang dan terima uang terkait tugasnya sebagai anggota DPR," kata Novel.
Seperti diketahui, Jaksa Penuntut Umum KPK saat sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Politikus Hanura, Miryam S Haryani, menerima aliran korupsi e-KTP sebesar US$23 ribu.
Dalam berkas dakwaan yang dibacakan Jaksa di Pengadilan Tipikor hari ini, anggaran senilai Rp5,9 triliun yang dipotong pajak 11,5 persen itu telah dibagi-bagi. Pembagiannya sebagai berikut:
a. Sebesar 51 persen atau sekitar Rp2,6 triliun digunakan belanja modal atau belanja pembangunan proyek.
b. Adapun sisanya sebesar 49 persen atau Rp2,5 triliun dibagi-bagikan kepada pejabat Kemendagri, anggota Komisi II DPR dan sejumlah pihak lain. (adi) sumber:viva










Komentar Via Website : 8
Pengobatan Epilepsi Pada Anak
30 Maret 2017 - 15:18:59 WIB
wow lama juga ya dari tahun 2010 dan sekarang 2017. & tahun, lho, itu | https://goo.gl/CwM3VS | https://goo.gl/kuaSDR | https://goo.gl/qB0Rf3 |
makanan yang baik untuk penderita infeksi saluran pencernaan
31 Maret 2017 - 08:58:53 WIB
jum'at hari istimewa, semoga diberikan keberkahan http://goo.gl/58ZB8A
kami tunggu berita terbarunya min
cara mengatasi nyeri dada sebelah kiri
04 April 2017 - 07:23:57 WIB
min sajian berita yang ada pada laman ini memang menarik untuk dibaca, sukses terus yaa http://goo.gl/g1VX75
daun sehat
19 Juli 2017 - 15:58:23 WIB
ini sangat berguna bagi saya, karena bisa menambah pengetahuan saya mengenai salah satu penyakit. http://daunsehat.web.id/
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)